BERITATERKININEWS.COM- Kerusakan jembatan penghubung di Negeri Hatu, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, bukan lagi sekadar persoalan teknis. Kondisi badan jalan yang amblas dan berlubang di ujung jembatan kini menjadi simbol lemahnya respons infrastruktur daerah terhadap ancaman keselamatan warga.
Pantauan di lokasi menunjukkan lubang menganga membelah sebagian badan jalan tepat di sisi jembatan. Retakan memanjang di permukaan aspal mengindikasikan terjadinya penurunan struktur akibat gerusan air di bagian bawah pondasi. Ironisnya, hingga akhir Maret 2026, belum terlihat adanya langkah perbaikan permanen dari pemerintah daerah.
Warga setempat bahkan harus memasang kayu sebagai penanda darurat agar pengendara tidak terperosok.
“Suda lama rusak. Katong takut nanti ada korban baru pemerintah turun. Ini bukan jalan kecil, ini akses utama,” ujar seorang warga Negeri Hatu, Minggu (28/3/2026).
Jembatan tersebut bukan sekadar penghubung desa. Jalur ini merupakan akses penting yang menghubungkan Kecamatan Telutih dan Kecamatan Werinama di Kabupaten Seram Bagian Timur. Jika kerusakan terus melebar, potensi terputusnya konektivitas antarwilayah menjadi ancaman nyata.
Saat hujan turun, lubang tertutup genangan air sehingga kedalamannya tak terlihat. Kondisi ini memperbesar risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara roda dua.
“Kalau hujan lebih bahaya. Orang tidak bisa lihat lubang. Bisa jatuh kapan saja,” tambah warga lainnya.
Secara kelembagaan, penanganan jalan dan jembatan kabupaten berada di bawah kewenangan dinas teknis terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi terkait Status jalan (kabupaten atau provinsi), Rencana penanganan darurat,
Alokasi anggaran pemeliharaan rutin 2026 serta target waktu perbaikan.
Minimnya respons ini memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas pengawasan infrastruktur serta serapan anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan.
Jika kerusakan telah berlangsung lama sebagaimana diakui warga, maka patut dipertanyakan, apakah fungsi monitoring lapangan berjalan dan Apakah sudah ada laporan resmi dari pemerintah kecamatan ke OPD teknis.
Kerusakan struktur jembatan bukan persoalan tambal sulam. Jika pondasi telah tergerus air, diperlukan kajian teknis dan perkuatan struktur, bukan sekadar penimbunan sementara. Keterlambatan penanganan justru berisiko menambah beban anggaran karena kerusakan bisa meluas.
Lebih dari itu, keselamatan publik menjadi taruhannya.
Warga mendesak agar pemerintah daerah tidak menunggu jatuhnya korban jiwa sebelum bertindak.
“Minimal turun cek dulu. Jangan tunggu viral atau ada korban baru bergerak,” tegas warga.
Diterbitkan: 29 Maret 2026 pukul 09:58
Terakhir diperbarui: 29 Maret 2026 pukul 10:00
