BERITATERKININEWS.COM- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Namlea meragukan klaim “agenda kebetulan” di balik pertemuan Asisten I Setda Provinsi Maluku, Djalaludin Salampessy yang juga menjabat Ketua Satgas Penertiban Gunung Botak—dengan Helena Ismail dan Zhang Gouhui dari PT Wanshuai Indo Mining (WIM) di Jakarta. HMI menilai pertemuan tersebut diduga terkait kepentingan bisnis lama di kawasan tambang emas Gunung Botak.
HMI Cabang Namlea menyangsikan pernyataan Djalaludin Salampessy yang menyebut pertemuannya dengan Helena Ismail terjadi secara tidak disengaja karena dihubungi La Ode Ida sebagai senior HMI.
Menurut HMI, penjelasan tersebut justru menutup dugaan adanya relasi kepentingan bisnis yang telah terbangun sejak lama.
Ketua HMI Cabang Namlea, Abdullah Fatcey, menegaskan bahwa publik perlu melihat fakta secara utuh, bukan sekadar narasi silaturahmi.
“Alasan pertemuan karena hubungan senior-junior tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa La Ode Ida dan Helena Ismail memiliki irisan kepentingan bisnis di Gunung Botak. Ini yang membuat publik wajar mempertanyakan motif sebenarnya,” kata Abdullah Fatcey kepada media ini, Rabu (24/12/2025).
Abdullah mengungkapkan, berdasarkan dokumen perusahaan PT Moyang Gebabupolo Majur (MGM) yang dirilis pada 2023 melalui agen investasi Darwin Tenironam (Talentum Recruit Indonesia), La Ode Ida tercatat sebagai pemegang saham sekaligus Komisaris PT MGM.
“Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa sejak 2022 PT MGM telah menyatakan minat kepada Pemerintah Kabupaten Buru—yang saat itu dipimpin Djalaludin Salampessy—untuk mengurus izin IPR koperasi dan menjalankan bisnis pertambangan di Gunung Botak,” ungkap Abdullah.
Ia menambahkan, dokumen penawaran investasi setebal 19 halaman berbahasa Inggris itu menjadi bukti kuat bahwa relasi antara Djalaludin Salampessy dan pihak-pihak terkait bukan sekadar pertemuan informal.
“Dokumen ini menunjukkan hubungan yang terstruktur dan berorientasi bisnis. Sulit disebut sebagai pertemuan kebetulan atau murni silaturahmi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Abdullah menyebutkan bahwa dalam dokumen yang sama, PT MGM secara terbuka menyatakan afiliasinya dengan Pu Hai China Mining, yang mengindikasikan keterlibatan perusahaan asing asal Tiongkok dalam rencana pengelolaan Gunung Botak.
Menurut HMI Namlea, relasi antara La Ode Ida dan Helena Ismail juga tampak secara terbuka dalam kegiatan Green Mining Dialog 2025 yang digelar DPD KNPI Maluku pada 15 Desember 2025 di Elizabeth Hotel, Ambon. Keduanya hadir sebagai pembicara bersama sejumlah pejabat dan akademisi, termasuk Ketua Komisi III DPRD Maluku, Kadis ESDM Provinsi Maluku, serta anggota DPRD Maluku.
Sementara itu, Djalaludin Salampessy dalam pernyataannya di salah satu media online menyebut kehadiran unsur pemerintah dalam pertemuan tersebut sebagai bentuk keterbukaan dan dialog pembangunan.
Namun, pernyataan itu justru memunculkan pertanyaan baru.
“Apakah skema masuknya investasi asing ke Gunung Botak sudah dirancang sejak Djalaludin menjabat Pj Bupati Buru periode 2022–2024? Jika iya, maka narasi transparansi yang baru disampaikan ke publik patut dipertanyakan karena masyarakat baru mengetahuinya sekarang,” ujar Abdullah.
HMI Namlea menilai, apabila dugaan tersebut benar, maka kondisi ini menjadi preseden buruk bagi Pemerintah Provinsi Maluku yang seharusnya bersikap netral, namun justru diduga aktif memfasilitasi kepentingan pihak tertentu dalam bisnis pertambangan Gunung Botak. (tim)
Diterbitkan: 25 Desember 2025 pukul 01:11
Terakhir diperbarui: 25 Desember 2025 pukul 01:22
