BERITATERKININEWS.COM- Isu dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp3 juta yang menyeret institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah Kodim 1506/Namlea menuai bantahan keras. Sejumlah tokoh pemuda hingga masyarakat penambang di Kabupaten Buru angkat bicara, menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan berpotensi memecah hubungan harmonis antara aparat dan masyarakat.
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Buru, Abdulah Umar, secara tegas menyebut informasi yang beredar sebagai fitnah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia menduga, narasi tersebut sengaja dibangun untuk menciptakan kegaduhan di tengah situasi yang selama ini relatif kondusif.
“Apa yang dituduhkan itu sama sekali tidak benar dan murni fitnah. Ini terkesan seperti upaya provokasi untuk memecah hubungan baik antara TNI dan masyarakat,” tegas Abdulah kepada media ini.
Menurutnya, kehadiran personel TNI di area pertambangan bukan untuk kepentingan tertentu, melainkan menjalankan fungsi pengamanan guna mencegah konflik horizontal yang kerap terjadi di kawasan tambang rakyat.
“Faktanya, kehadiran TNI justru memperkecil potensi konflik antar penambang yang sering berujung pada tindakan anarkis, bahkan sampai mengancam nyawa,” lanjutnya.
Abdulah juga mengingatkan publik agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan bahwa pemberitaan yang tidak berimbang berpotensi menyesatkan opini publik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Jangan sampai masyarakat terjebak dalam narasi yang menyudutkan aparat tanpa bukti otentik. Kita harus objektif dan mengedepankan fakta,” ujarnya.
Di sisi lain, suara dari lapangan justru berbanding terbalik dengan tudingan tersebut. Para penambang mengaku merasa lebih aman sejak adanya pengamanan dari TNI di lokasi tambang.
Seorang penambang yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku heran dengan pemberitaan yang berkembang.
“Kami yang bekerja langsung di lapangan tidak pernah merasakan adanya pungli seperti yang dituduhkan. Justru dengan adanya TNI, kami merasa lebih tenang dan aman,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kehadiran aparat terbukti efektif meredam potensi konflik antar kelompok penambang yang selama ini kerap terjadi.
“Kalau tidak ada pengamanan, konflik bisa terjadi kapan saja. Sekarang situasi jauh lebih terkendali,” katanya.
Para penambang bahkan secara terbuka meminta Pangdam XV/Pattimura dan Dandim 1506/Namlea untuk tetap mempertahankan pola pengamanan yang ada.
“Kami berharap Bapak Pangdam dan Dandim tidak terprovokasi. Kami justru membutuhkan kehadiran TNI untuk menjaga keamanan di lokasi tambang,” tegasnya.
Abdulah Umar juga menyoroti pemberitaan dari media yang pertama kali mengangkat isu tersebut. Ia menilai, informasi yang disajikan tidak melalui proses verifikasi yang memadai.
“Pemberitaan itu terkesan menjatuhkan nama baik institusi tanpa cek dan ricek yang berimbang. Ini berbahaya karena bisa memicu keresahan,” katanya.
Ia pun mendesak pihak terkait untuk mengambil langkah tegas guna meluruskan informasi yang dinilai menyesatkan.
“Kami berharap Dandim 1506/Namlea dapat memanggil pihak yang membuat pemberitaan tersebut untuk klarifikasi. Berita harus berbasis fakta, bukan asumsi yang berpotensi menjadi fitnah,” pungkasnya.
Di tengah dinamika aktivitas pertambangan yang rawan konflik, kehadiran aparat keamanan menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas. Dukungan dari masyarakat penambang dan pemuda di Kabupaten Buru menunjukkan bahwa narasi di lapangan tidak selalu sejalan dengan isu yang berkembang di ruang publik. Klarifikasi dan verifikasi pun menjadi kunci agar informasi yang beredar tidak menyesatkan dan merusak kepercayaan publik.
Diterbitkan: 23 Maret 2026 pukul 05:30
Terakhir diperbarui: 23 Maret 2026 pukul 05:36
