BERITATERKININEWS.COM – Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe memimpin langsung rapat terbatas (ratas) bersama para Asisten dan Staf Ahli (Sahli) di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Senin (5/1). Rapat ini menjadi langkah awal pengawasan dan evaluasi kinerja awal tahun sekaligus penyelarasan pelaksanaan program prioritas daerah.
Dalam arahannya, Wagub menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta percepatan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Awal tahun ini kita harus menyatukan langkah. Fokus kita jelas: pelayanan publik yang lebih baik, birokrasi yang bersih, dan program pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Sarbin Sehe.
Pada ratas tersebut, Wagub menyoroti sejumlah agenda strategis, di antaranya tindak lanjut Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta evaluasi dan sinkronisasi anggaran perangkat daerah.
Sarbin Sehe menginstruksikan para Asisten dan Sahli agar segera menggelar rapat dengan OPD yang menjadi tanggung jawab masing-masing, khususnya terkait peningkatan kepatuhan ASN dalam pelaporan LHKPN.
“Masih ada 443 ASN yang belum melaporkan LHKPN. Ini harus menjadi perhatian serius. Lakukan sosialisasi secara aktif dan pastikan pelaporan tuntas sebelum tenggat Maret 2026,” tegasnya.
Selain aspek tata kelola pemerintahan, Wagub juga mendorong penguatan implementasi ekonomi biru di Maluku Utara, khususnya melalui peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan.
Menurut Sarbin, percepatan pembangunan ekonomi inklusif harus dimulai dari penguatan potensi lokal, terutama komoditas kelautan dan perikanan yang memiliki nilai tambah dan peluang ekspor.
“Kita ingin ekonomi daerah tumbuh, tapi juga inklusif. Pengembangan perikanan dan komoditas pesisir harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Menutup arahannya, Wagub kembali mengingatkan seluruh Asisten dan Sahli untuk memastikan kepala OPD menelaah anggaran secara detail dan akuntabel.
“Efektifkan anggaran. Kepala OPD harus melihat kembali, menyinkronkan, dan membahas bersama tim penyusun. Pastikan setiap rupiah benar-benar bekerja untuk masyarakat,” pungkas Sarbin Sehe.
Rapat terbatas ini menjadi penanda dimulainya kerja kolaboratif jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Diterbitkan: 05 Januari 2026 pukul 11:28
Terakhir diperbarui: 05 Januari 2026 pukul 11:31
